Surat Edaran Sekjen Kemendikbud No. 088209/A.C5/KP/2011

Posted: Desember 27, 2011 in pendidikan
Tag:

Surat Edaran Sekjen Kemendikbud No. 088209/A.C5/KP/2011 yang berisi dua hal penting menyangkut masa depan GTT dan Guru Honorer Yayasan yaitu GTT yang dibiayai oleh non-APBN dan non-APBD dan guru honorer yayasan tidak diperbolehkan mengikuti program sertifikasi, GTT dan guru honorer yayasan yang pada tahun-tahun sebelumnya sudah pernah mendapatkan TPP harus dihentikan dan wajib mengembalikan tunjangan kepada Negara sesuai dengan PP No. 74 tahun 2008 pasal 63 ayat (5). Hal ini sangat membuat saya sedih dan sekaligus geram terhadap pembuat kebijakan tersebut. Menurut kami:

  1. Surat Edaran SEKJEN KEMENDIKBUD Nomor 088209/A.C5/KP/2011 yang menyatakan bahwa GTT yang tidak dibiayai oleh APBN/ APBD tidak boleh mengikuti sertifikasi tidak berlaku bagi GTT yang sudah lolos sertifikasi tahun 2007 dan tahun kedepannya karena sesuai dengan Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007, Permendiknas Nomor 11 Tahun 2008, Permendiknas Nomor 10 Tahun 2009 bahwa pelaksanaan sertifikasi guru pada tahun tersebut harus mengacu pada buku pedoman yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi dan Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, sedangkan dalam Buku Pedoman Sertifikasi yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral PMPTK menyatakan bahwa Guru Non PNS yang mengajar di sekolah negeri berhak menjadi peserta sertifikasi setelah mendapatakan SK dari Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota.
  2. Surat Edaran SEKJEN KEMENDIKBUD Nomor 088209/A.C5/KP/2011 yang menyatakan bahwa GTT yang tidak dibiayai oleh APBN/ APBD tidak boleh mengikuti sertifikasi tidak sesuai dengan prinsip sertifikasi guru yang berbunyi: “Sertifikasi guru harus dilaksanakan secara objektif, impartial, tidak diskriminatif, transparan, dan akuntabel”.
  3. Surat Edaran SEKJEN KEMENDIKBUD Nomor 088209/A.C5/KP/2011 yang menyatakan bahwa GTT dan guru honorer yayasan tidak boleh mengikuti sertifikasi tidak sesuai dengan `UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang berbunyi: “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik………..” tanpa ada perbedaan status PNS, Yayasan, ataupun Honorer/ GTT karena apapun statusnya guru selalu melaksanakan tugas dan kewajiban yang sama.
  4. Surat Edaran SEKJEN KEMENDIKBUD Nomor 088209/A.C5/KP/2011 yang menyatakan bahwa GTT dan Guru Honorer Yayasan yang sudah pernah menerima TPP harus dibatalkan dan mengembalikan tunjangan kepada kas negara adalah cacat hukum karena sesuai dengan Buku Pedoman Penyaluran Tunjangan Profesi Pendidik bahwa guru yang telah menerima TPP dibatalkan dan harus mengembalikan tunjangan kepada Negara apabila sertifikat pendidiknya tidak sah/ palsu dan data-data yang dipergunakan untuk pengajuan dinyatakan tidak sah. Padahal GTT yang telah lolos sertifikasi tahun 2007 dan tahun kedepannya mempunyai dan mendapatkan sertifikat pendidik dengan cara benar dan prosedural.

Itu hanyalah sebagian peraturan pemerintah yang bertentangan dengan kebijakan yang dibuat oleh SEKJEN KEMENDIKBUD. Apapun kenyataanya kami akan terus mendukung pengapdianmu GTT. Teruslah berbakti dan berkarya……..

About these ads
Komentar
  1. mufsih mengatakan:

    sebaiknya kemendikbud mendata bagi gtt tmt sebelum tahun 2005 untuk diterbitkan sk dari pejabat yang berwenang. Jangan kemudian digeneralisir bahwa gtt sama dengan manipulasi data. Dosa besar menzalimi orang yang sudah teraniaya. Mohon direnungkan kembali Pak Sekjen…….!

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s